Pemkab Banyuasin Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Perkuat Arah Pembangunan Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau

Read Time:2 Minute, 40 Second

HARIANBANYUASIN.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Auditorium Pemkab Banyuasin, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, serta dihadiri Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim. Forum tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga perwakilan pemuda dan perempuan.

Kepala Bappeda dan Litbang Banyuasin, Dr. dr. Rini Pratiwi, M.Kes, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

“Forum ini bertujuan untuk menjaring masukan serta menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terhadap Rancangan Awal RKPD 2027, sehingga pembangunan Banyuasin dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Ribuan Usulan Masyarakat Masuk SIPD

Rini menjelaskan, melalui mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemkab Banyuasin telah menghimpun sebanyak 1.698 usulan masyarakat dari 21 kecamatan.

Usulan tersebut terdiri dari:

14 usulan tahap verifikasi TAPD

815 usulan terverifikasi OPD

387 usulan tahap verifikasi kecamatan

43 usulan tahap validasi mitra Bappeda

152 usulan tahap pengajuan

185 usulan dikembalikan untuk perbaikan

102 usulan dibatalkan

Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD juga diproses melalui SIPD secara bertahap hingga tervalidasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan RKPD Tahun 2027.

Tema Pembangunan 2027: Ekonomi Hijau dan Inovasi

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengusung tema:

“Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Hilirisasi Industri Hijau.”

Beberapa target makro pembangunan yang ditetapkan antara lain:

Indeks Pembangunan Manusia: 73,98

Tingkat kemiskinan: 8,01–8,47 persen

Tingkat pengangguran terbuka: 3,13 persen

Pertumbuhan ekonomi: 5,82 persen

RKPD 2027 juga diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Banyuasin 2025–2029, RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional.

Wakil Bupati: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Forum ini merupakan sarana untuk mengakomodir aspirasi masyarakat melalui mekanisme bottom up, sekaligus mempertajam program dan kegiatan perangkat daerah demi mencapai target pembangunan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

RKPD 2027, lanjutnya, akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS hingga RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Dorong Capaian Lebih Baik

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengapresiasi berbagai capaian Kabupaten Banyuasin sepanjang tahun 2025, di antaranya sebagai penghasil gabah terbesar di Sumatera dan peringkat kedua nasional dengan produksi 1.176.108 ton Gabah Kering Giling (GKG).

Selain itu, Banyuasin juga meraih UHC Award atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 98 persen.

“Penghargaan ini bukan tujuan utama, melainkan bukti kerja keras dan komitmen kita dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Rilis Data BPS dan Penandatanganan Kesepakatan

Forum konsultasi publik ini juga dirangkaikan dengan rilis data tahun 2025 oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung dalam dua sesi, meliputi pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, hingga penandatanganan berita acara kesepakatan.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan konstruktif demi mewujudkan RKPD 2027 yang tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga mampu diimplementasikan secara nyata, terintegrasi, dan berkelanjutan.