Pemkab Banyuasin Matangkan Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah

Read Time:4 Minute, 39 Second

Pangkalan Balai,Sumselku.com – Pemerintah Kabupaten Banyuasin semakin menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya ekosistem mangrove. Hal ini tercermin dalam rapat penting yang digelar pada Rabu, 18 Juni 2025 di Ruang Rapat Rampai Talang Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Rapat tersebut mengangkat agenda “Penyampaian Progres Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin” dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN.Eng.

Rapat tersebut menjadi wadah awal pematangan koordinasi lintas sektor dan multipihak, sekaligus mengukuhkan niat Pemkab Banyuasin untuk menjadikan pengelolaan mangrove sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam konservasi hutan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di antaranya adalah Koordinator Center for International Forestry Research (CIFOR) Indonesia, Prof. Herry Purnomo, dan Wakil Ketua Umum Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si.

Menyatukan Persepsi, Membangun Kolaborasi

Dalam sambutannya, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu sinergi dari berbagai elemen, baik dari pemerintah daerah, lembaga riset, komunitas, pelaku usaha, hingga masyarakat pesisir yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan hutan bakau tersebut.

“Kami ingin forum ini bukan hanya sebagai simbol administratif dari sebuah keputusan kepala daerah, tapi juga menjadi wadah strategis dan kolaboratif. Kita ingin semua pihak bisa duduk bersama, menyatukan persepsi, serta menyusun langkah nyata dan terukur dalam menjaga dan memulihkan mangrove di Banyuasin,” ujar Erwin Ibrahim.

Ia juga menyampaikan bahwa keputusan Bupati Banyuasin mengenai pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove ini didasari atas urgensi peran hutan mangrove sebagai benteng alami wilayah pesisir terhadap abrasi, intrusi air laut, serta habitat berbagai biota laut dan darat yang sangat vital. Selain itu, kawasan mangrove juga berperan besar dalam penyimpanan karbon (carbon sink), yang mendukung upaya pengendalian perubahan iklim.

Kontribusi Akademisi dan Lembaga Internasional

Prof. Herry Purnomo dari CIFOR Indonesia menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ia menilai forum ini adalah bentuk nyata pengarusutamaan restorasi ekosistem dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pendekatan berbasis sains dan partisipatif adalah kunci dalam mewujudkan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

“CIFOR melihat Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu wilayah yang sangat potensial menjadi model nasional dalam pengelolaan mangrove yang inklusif dan berbasis data. Dengan keterlibatan para pihak, baik masyarakat lokal, pemerintah, akademisi, dan dunia usaha, kita bisa menciptakan sistem pengelolaan yang adaptif terhadap tantangan ekologis dan sosial-ekonomi,” jelas Herry.

Lebih lanjut, Prof. Herry juga mengungkapkan bahwa CIFOR siap untuk mendampingi Pemkab Banyuasin dalam proses pembentukan dan penguatan forum ini. Baik dalam penyusunan rencana kerja, penyediaan data ilmiah terkini, maupun pelatihan kapasitas teknis untuk anggota forum.

Sementara itu, Dr. Karlin Agustina selaku Wakil Ketua Umum Forum DAS Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberadaan ekosistem mangrove tidak bisa dilepaskan dari konteks pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, hutan mangrove di wilayah pesisir Banyuasin merupakan bagian hilir dari beberapa DAS besar yang melintasi wilayah Sumatera Selatan, sehingga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Kita harus memahami bahwa mangrove bukan hanya soal pantai. Ia adalah akhir dari perjalanan air dan sedimen dari seluruh ekosistem DAS di atasnya. Jika kita ingin menjaga mangrove tetap sehat, maka kita juga harus memastikan aktivitas di bagian hulu tidak merusak keseimbangan ekologis,” terang Karlin.

Dari Tekad Menuju Tindakan

Dalam forum ini, juga disampaikan sejumlah data dan peta awal lokasi mangrove di Kabupaten Banyuasin yang menjadi perhatian untuk dijaga dan dipulihkan. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, saat ini terdapat lebih dari 10.000 hektar kawasan mangrove di wilayah pesisir timur Banyuasin, yang mencakup Kecamatan Muara Padang, Muara Sugihan, Air Salek, dan Sungsang. Namun sayangnya, sekitar 30 persen kawasan tersebut telah mengalami degradasi akibat aktivitas pertambakan ilegal, penebangan liar, dan konversi lahan yang tidak terkontrol.

Oleh karena itu, forum ini dirancang untuk tidak hanya menjadi ruang diskusi, melainkan juga wadah untuk menyusun program kerja terpadu, seperti kegiatan rehabilitasi mangrove, patroli bersama, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan penguatan regulasi lokal tentang kawasan konservasi.

Sekda Erwin menegaskan bahwa forum akan dibentuk dengan struktur organisasi yang jelas, melibatkan OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian, serta mengundang perwakilan dari dunia usaha, LSM lingkungan, dan kelompok masyarakat adat atau nelayan.

Menuju Banyuasin Hijau dan Tangguh Iklim

Langkah Pemkab Banyuasin membentuk forum pengelolaan mangrove ini juga sejalan dengan visi Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera, terutama dalam misi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam konteks yang lebih luas, forum ini diharapkan menjadi model replikasi bagi kabupaten-kabupaten pesisir lainnya di Indonesia yang juga menghadapi tantangan serupa dalam menjaga ekosistem mangrove. Banyuasin memiliki keunikan geospasial sebagai wilayah delta yang rawan abrasi, namun sekaligus kaya akan biodiversitas perairan, sehingga memerlukan penanganan yang spesifik dan berkelanjutan.

“Dengan membentuk forum ini, kita sebenarnya sedang menyiapkan masa depan. Kita menjaga pesisir bukan hanya untuk mencegah bencana, tetapi juga untuk mewariskan warisan ekologis yang berharga kepada generasi mendatang,” tutur Erwin di akhir rapat.

Rapat ini kemudian ditutup dengan komitmen awal dari masing-masing peserta untuk menyusun rencana kerja bersama dalam waktu 30 hari ke depan. Forum juga akan segera disahkan melalui Surat Keputusan Bupati, dan dijadwalkan mengadakan pertemuan perdana dalam bulan Juli mendatang. Sementara itu, koordinasi lintas instansi dan dukungan dari lembaga mitra akan terus dimatangkan.

Langkah awal ini menandai transformasi penting dalam tata kelola lingkungan di Banyuasin, di mana kolaborasi menjadi kunci, dan pelestarian alam tidak lagi menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kolektif ini, Banyuasin menapaki jalan menuju kabupaten yang hijau, tangguh terhadap perubahan iklim,

dan berdaya secara sosial-ekonomi. (*)