Bersama Masyarakat Kecamatan Betung, Anggota Dewan Banyuasin Bahas Lima Raperda Inisiatif

Read Time:1 Minute, 52 Second

BANYUASIN–Para anggota DPRD Banyuasin mengajak maka untuk berdialog langsung dalam membentuk inisiatif lima rancangan Peraturan Daerah Raperda.

Di Kecamatan Betung wakil rakyat turun langsung ke masyarakat melalui dengar pendapat (Dengar Pendapat Publik) di sembilan kecamatan dari 21 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin.

Seperti di Kecamatan Betung diantaranya Tismon Sugiarto (FPAN), Sumanto (FPKS), H Nurhan (FPKB), Asdianto (Partai Perindo), dan Jupriadi (FPDI-P)

Adapun materi terdiri pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan dan pembelajaran pedang kaki lima, kesejahteraan guru ngaji, marbot masjid, jenazah amil, majelis taklim guru dan masjid imam serta penyelenggaraan pertanian organik.

Anggota DPRD Tismon Sugiarto (FPAN) menyampaikan pemberdayaan material dan penempatan tenaga kerja.

Menurutnya Raperda ini latar belakang dikemukakan karena Raperda ini adalah kepedulian dewan terhadap banyak perusahaan atau pabrik yang dibuka di Kabupaten Banyuasin.

Namun banyak tenaga kerjanya berasal dari luar Kabupaten Banyuasin, sedangkan penduduk sekitar perusahaan atau pabrik tersebut berdiri hanya menjadi penonton di dalam negeri sendiri.

“Berdasarkan hasil studi banding kami ke daerah-daerah yang memiliki kenyamanan dan lebih maju dari kabupaten Banyuasin Perlu adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja sehingga masyarakat kita tidak menjadi penonton dinegeri sendiri,” katanya.

Hal ini juga dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat bumi Sedulang Setudung.
Raperda anggota DPRD lainnya Sumanto menyebutkan dengan materi penataan dan pembelajaran pedang kaki lima. Ia menjelaskan Perda ini mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mendata pedagang kaki lima.

Pendataan ini dimaksudkan untuk penataan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui bantuan modal dan sebagainya.

Pelibatan perusahaan dalam mengembangkan pedagang kaki lima melalui skema tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR.

“Diatur juga tentang peraturan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberikan fasilitas kepada pedagang kaki lima,”sambung dia saraya juga memfasilitasi proses perizinan untuk pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan undang-undang-undangan,”urainya.

Sedangkan anggota DPRD H Nurhan memaparkan materi Raperda kesejahteraan guru ngaji, marbot masjid, amil jenazah, majelis taklim guru dan imam masjid.

Perda ini nantinya akan mengatur tentang kewajiban Pemda untuk memberikan insentif bagi guru ngaji, marbot masjid, amil jenazah, guru majelis taklim dan imam masjid melalui penganggaran APBD.

“Kewajiban bagi pemerintah untuk mendata dan mensertifikasi guru ngaji, marbot masjid, amil jenazah, guru majelis taklim dan imam masjid. Diatur juga fitur yang mendapat insentif,”paparnya. (red)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *