Kontraktor Lokal Banyuasin Kecewa: Proyek Tak Dibayar, Hutang Menumpuk ke Tukang Bangunan
Read Time:1 Minute, 45 Second
BANYUASIN, Sumselku.com– Para kontraktor lokal di Kabupaten Banyuasin mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya pembayaran proyek oleh pemerintah daerah.
Kondisi ini semakin memperburuk situasi ekonomi para kontraktor yang kini kesulitan membayar upah pekerja dan menanggung beban hutang.
Idrus Tanjung, salah satu kontraktor lokal, secara tegas menyalahkan lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai menjadi akar permasalahan ini.
Ia mempertanyakan tanggung jawab Penjabat (PJ) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kerja Apa Pemerintah Kalau Kas Kosong?”
Idrus mengkritik keras kondisi kas daerah yang dikabarkan kosong. “Kalau terus ada istilah kas lagi kosong, kan ini kerja gila. Masak sebuah pemerintahan bisa terjadi kas daerah kosong? Takutnya dana proyek diputar atau digunakan untuk pos kegiatan lain dulu, atau malah untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia menyoroti lambannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengeksekusi pembayaran proyek yang telah selesai. Bahkan beberapa kontrak yang siap dibayar justru tertunda akibat kendala teknis di Bank.
Para kontraktor mendesak beberapa langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini:
Evaluasi Tata Kelola Keuangan Pemda: PJ Bupati diminta mengevaluasi kinerja BPKAD yang dianggap menjadi penghambat pembayaran.
Pemanggilan Kepala BPKAD: Komisi II DPRD Banyuasin diminta memanggil Dra. Yuni Khairani untuk menjelaskan keterlambatan ini.
Perbaikan Koordinasi Antar OPD: Lemahnya komunikasi antar OPD disebut menjadi akar masalah yang harus diperbaiki.
Keterlambatan pembayaran ini berdampak luas, mulai dari kontraktor yang kesulitan memutar modal hingga pekerja yang tidak menerima upah.
“Pekerja yang mengabdi kepada kami kini dalam kondisi sengsara. Mereka tak punya biaya untuk menghidupi keluarga,” ungkap Idrus.
Para kontraktor berencana menggelar aksi untuk menuntut hak mereka. Mereka berharap evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
“PJ Bupati harus bertindak tegas dan Kepala BPKAD harus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan masalah ini,” tegas Idrus Tanjung.
Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan dana terjadi akibat banyaknya pengajuan di penghujung tahun.
Selain itu, pergantian petugas baru di Bank Sumsel Babel juga memperlambat proses administrasi.
“Untuk kegiatan bersumber dari APBD, kami akan bayar di tahun 2025 melalui dana DBH KBLB. Tim kami juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi atas kegiatan yang bersumber dari DAU,” kata Erwin. (*)
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0 
Average Rating