Pembangunan Posyandu di Rantau Kasih Tak Kunjung Selesai, Warga Bersuara!

Februari 12, 2025

Read Time:1 Minute, 27 Second

LAWANG WETAN, Sumselku.com – Pembangunan Gedung Posyandu di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Lawang Wetan Musi Banyuasin, dinilai tidak kunjung selesai, meskipun dana desa tahap 1 dan 2 telah dicairkan sepenuhnya.

Warga setempat mempertanyakan keterlambatan pembangunan yang hingga kini masih terbengkalai.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proyek ini bersumber dari Dana Desa tahun 2024 dengan alokasi anggaran lebih dari Rp 240 juta.

Namun, hingga tahun anggaran berakhir, progres pembangunan baru mencapai sekitar 30 persen.

“Dari awal tahun sudah dikerjakan, tapi sampai sekarang masih sebatas dinding batu bata dan belum sepenuhnya beratap. Seharusnya sudah selesai dan bisa dipakai masyarakat bulan ini,” ujar warga tersebut.

Ia juga menyayangkan anggaran yang sudah ditarik sepenuhnya oleh kepala desa, namun proyek masih mangkrak.

“Caknyo kades kami ikak dang sibuk bisnis sumur minyak, assekku senye tepakai untuk itu,” tudingnya dengan logat daerah yang kental.

Kasus ini semakin disorot karena tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2024 yang mengamanatkan bahwa pekerjaan fisik wajib selesai pada 1 Februari 2025.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Rantau Kasih, Muhamad Dedi, mengakui bahwa pembangunan Posyandu memang belum rampung.

Namun, ia berdalih keterlambatan ini disebabkan oleh tukang yang belum menyelesaikan pekerjaannya meskipun pembayaran sudah dilakukan.

“Inilah kesulitan bagi kami kades kalau mempekerjakan tukang dari desa sendiri. Tapi aku pastike sebelum bulan puase ikak selesai,” ujar Dedi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muba, Drs. Yuliarto, M.Si, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi dari kepala desa terkait keterlambatan pembangunan ini.

“Saya sudah bertanya langsung kepada kades, dan menurutnya, ini hanya karena kurangnya komunikasi. Mudah-mudahan segera selesai,” kata Yuliarto.

Masyarakat berharap agar kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, mengingat banyaknya pembangunan desa yang tidak berjalan maksimal akibat dugaan penyimpangan dana. (Iwan)