DPRD Banyuasin Setujui Penggabungan 8 OPD

Read Time:2 Minute, 21 Second

BANYUASIN,Sumselku.com – Struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dipastikan mengalami perubahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Melalui perubahan tersebut, jumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin disederhanakan dari sebelumnya 30 perangkat daerah menjadi 22 perangkat daerah.

Persetujuan Raperda tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna III Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Banyuasin yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Jumat (31/7/2026).

Penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari langkah penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Penyederhanaan struktur diharapkan dapat menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meski memberikan persetujuan, Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Banyuasin menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Salah satu catatan tersebut berkaitan dengan tindak lanjut setelah peraturan daerah disahkan. Pemerintah daerah diminta segera melakukan proses penataan dan penggabungan OPD secara terukur agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.

Pansus III juga menegaskan bahwa penyederhanaan organisasi tidak boleh berhenti pada perubahan administrasi atau pergantian nomenklatur semata.

Perubahan struktur birokrasi harus benar-benar mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, profesional, akuntabel dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam susunan baru tersebut, sejumlah perangkat daerah digabungkan menjadi satu organisasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, beberapa OPD yang mengalami penggabungan.

Penggabungan tersebut merupakan bagian dari penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dari 30 menjadi 22 perangkat daerah.

Dengan adanya perubahan struktur tersebut, pemerintah daerah memiliki pekerjaan lanjutan untuk memastikan pembagian tugas, fungsi, kewenangan serta sumber daya aparatur dapat berjalan secara jelas.

Penataan organisasi juga perlu dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan program pemerintahan yang sedang berjalan. Jangan sampai proses restrukturisasi justru menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.

DPRD Banyuasin melalui Pansus III pada prinsipnya memberikan perhatian terhadap efektivitas hasil penggabungan OPD tersebut. Efisiensi birokrasi diharapkan tidak hanya berdampak terhadap struktur organisasi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyederhanaan OPD juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarbidang dan mengurangi potensi tumpang tindih tugas antarperangkat daerah.

Dengan disetujuinya Raperda perubahan susunan OPD tersebut, tahapan selanjutnya adalah proses sesuai ketentuan pembentukan peraturan daerah hingga dapat diberlakukan.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan segera mempersiapkan langkah teknis penataan organisasi, termasuk penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah serta kebutuhan aparatur pada struktur yang baru.

Perubahan dari 30 menjadi 22 perangkat daerah sekaligus menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam melakukan penataan birokrasi agar lebih ramping dan mampu bekerja secara efektif.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan. Karena itu, DPRD meminta agar proses transisi dilakukan secara hati-hati, terukur dan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

Dengan demikian, penggabungan delapan OPD diharapkan bukan sekadar menghasilkan struktur birokrasi yang lebih sederhana, tetapi juga mampu mendorong pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang lebih efektif, efisien, profesional, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.