Komisi I DPRD Banyuasin Panggil Dinas Pendidikan Terkait Dugaan Pungli di SMPN 5 Talang Kelapa
Read Time:1 Minute, 13 Second
PANGKALAN BALAI, Sumselku.com – Dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 200 ribu kepada wali murid di SMP Negeri 5 Talang Kelapa, Banyuasin, mengundang perhatian Komisi I DPRD Banyuasin.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Banyuasin pun dipanggil untuk memberikan klarifikasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 1 Juli 2024.
Dalam RDP tersebut, Disdikbud menjelaskan bahwa uang yang terkumpul dari wali murid merupakan sumbangan sukarela dan tidak ada paksaan. Sumbangan ini diinisiatifkan oleh wali murid yang telah tamat sebagai kenang-kenangan bagi sekolah.
Namun, setelah mencuat dan menjadi viral di media sosial, Disdikbud mengambil langkah tegas dengan mengembalikan uang tersebut kepada wali murid. Dikabarkan bahwa dana yang terkumpul sekitar Rp 5 – 6 juta telah dikembalikan.
Meskipun uang telah dikembalikan, Komisi I DPRD Banyuasin tetap mempertanyakan sumber informasi awal mengenai pungutan tersebut. Tismon, anggota Komisi I DPRD Banyuasin, menegaskan bahwa pungutan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan dan meminta Disdikbud untuk lebih bijak dalam menentukan kebijakan.
“Harus bijak dalam menentukan kebijakan,” tegas Tismon. “Karena sumbangan uang sebesar Rp 200 ribu itu pasti sangat memberatkan orang tua murid terutama yang kurang mampu.”
Tismon berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak dan tidak terulang kembali di masa depan. Dia juga meminta Disdikbud untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Kasus dugaan pungli di SMPN 5 Talang Kelapa ini menjadi pengingat bagi sekolah dan Dinas Pendidikan untuk selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pungutan liar dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas. (Adv)
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0 
Average Rating