Anggota Komisi II DPRD Banyuasin Terima Aksi Demo Kontraktor, Begini Janjinya!
SUMSELKU.COM – Anggota Komisi II DPRD Banyuasin, Syarifuddin, bersama rekan-rekannya, menyambut kedatangan para kontraktor yang melakukan aksi demo di halaman Gedung DPRD Banyuasin pada Rabu, 8 Januari 2025.
Aksi tersebut digelar oleh Gabungan Kontraktor Banyuasin Bersatu (GKBB) yang menuntut kejelasan terkait pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan namun hingga kini belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Syarifuddin menyatakan, pihaknya akan segera memanggil instansi terkait untuk membahas dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan ini.
“Kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas dan mencari solusi. Kami berharap tuntutan para kontraktor ini dapat segera diselesaikan,” ujar Syarifuddin.
Setelah menyambut para pengunjuk rasa, para kontraktor diajak ke ruang Komisi II DPRD Banyuasin untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai masalah yang mereka hadapi. Diskusi ini difokuskan pada persoalan proyek yang telah selesai dikerjakan namun pembayaran belum juga diterima.
Sebelumnya, para kontraktor yang tergabung dalam GKBB juga mengadakan aksi damai di Kantor Bupati Banyuasin pada pagi hari, meminta kepastian mengenai pembayaran proyek yang telah diselesaikan.
Koordinator Aksi, Idrus Tanjung, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada para pekerja proyek yang menunggu upah mereka. “Kami meminta kepastian, kapan pembayaran proyek yang telah kami kerjakan akan dilakukan,” tegasnya.
Idrus juga mengkritisi kebijakan Pemkab Banyuasin yang dinilai tidak mempersiapkan dana dengan matang untuk proyek pembangunan. “Bagaimana mungkin proyek dianggarkan tetapi tidak ada uangnya? Jangan sampai kami merasa dizalimi,” ucapnya dengan nada kesal.
Ia juga mendesak Penjabat (PJ) Bupati Banyuasin untuk segera mengevaluasi pengelolaan keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin.
Edhy Haryono, Asisten III Setda Banyuasin, menemui para kontraktor selama aksi damai dan menjelaskan bahwa anggaran untuk pembayaran proyek sebenarnya sudah ada, namun proses pencairannya membutuhkan waktu karena masih dalam tahap audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tidak perlu khawatir, anggaran ada. Namun proses pencairannya membutuhkan waktu,” jelas Edhy.
Aksi tersebut dilanjutkan ke Gedung DPRD Banyuasin, dan anggota Komisi II DPRD, Syarifuddin, menjanjikan akan segera mengadakan pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas solusi atas masalah yang dihadapi oleh para kontraktor.
Para kontraktor berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, karena keterlambatan pembayaran ini sangat merugikan mereka dan para pekerja lokal.
“PJ Bupati harus bertindak tegas, jangan seperti tidak tahu-menahu soal ini,” ujar Idrus menutup aksi tersebut. (*)
Average Rating