Kesbangpol Banyuasin Sosialisasikan Permendagri, Diikuti 70 Ormas

Read Time:2 Minute, 47 Second

BANYUASIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyuasin menggelar sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Kesbangpol Banyuasin tersebut diikuti sebanyak 70 peserta yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus organisasi mengenai pentingnya tertib administrasi, pendaftaran organisasi, serta pemutakhiran data dalam sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

Kepala Badan Kesbangpol Banyuasin, Aminuddin, S.Pd., SIP., MM., secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Aminuddin berharap seluruh organisasi kemasyarakatan, OKP maupun LSM yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Banyuasin dapat segera mendaftarkan keberadaan organisasinya ke Kesbangpol.

Menurutnya, pendaftaran organisasi menjadi salah satu bentuk tertib administrasi sekaligus upaya pemerintah daerah dalam melakukan pendataan dan pembinaan terhadap organisasi yang ada di Banyuasin.

Ia juga mengingatkan agar setiap organisasi tidak hanya melakukan pendaftaran, tetapi turut aktif melaporkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Seluruh Ormas, OKP maupun LSM yang ada di Kabupaten Banyuasin diharapkan mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol. Selain itu, setiap organisasi juga harus menyampaikan laporan kegiatan serta melakukan pemutakhiran data secara berkala,” pesannya.

Aminuddin menegaskan, kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan pelaporan kegiatan merupakan bagian penting dari tanggung jawab organisasi.

Organisasi yang tidak melaporkan kegiatan serta tidak menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan pencabutan status atau surat keterangan terdaftar sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Ekososbud Kesbangpol Banyuasin, H. M. Iqbal Hamid, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 70 peserta yang merupakan perwakilan pengurus Ormas, OKP dan LSM.

Ia menyebutkan, kegiatan ini menjadi sarana penyampaian informasi sekaligus ruang komunikasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan agar terbangun pemahaman yang sama mengenai aturan pendaftaran dan pengelolaan data organisasi.

Dalam sosialisasi tersebut, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Kapolres Banyuasin yang diwakili Kasat Intelkam Polres Banyuasin, serta Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin yang diwakili Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuasin.

Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan metode ceramah, penyampaian materi, diskusi, serta tanya jawab. Melalui metode tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memahami secara langsung berbagai ketentuan dan mekanisme administrasi organisasi kemasyarakatan.

Adapun materi yang disampaikan meliputi tata cara pendaftaran Ormas, pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, serta pentingnya membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sekitar 70 persen organisasi telah terdata, sementara masih terdapat 25 organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar di Kesbangpol Banyuasin.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar organisasi yang belum terdaftar segera melengkapi persyaratan administrasi dan melakukan koordinasi dengan Kesbangpol.

Selain pendaftaran, pemutakhiran data juga menjadi salah satu hal yang ditekankan. Sebab, perubahan kepengurusan, alamat sekretariat, maupun perkembangan kegiatan organisasi perlu dilaporkan agar data yang dimiliki pemerintah tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kesbangpol Banyuasin berharap seluruh Ormas, OKP dan LSM semakin memahami kewajiban administrasi serta peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuasin dapat terdata dengan baik, menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab, serta turut mendukung pembangunan daerah melalui kegiatan yang positif dan konstruktif.

Kesbangpol Banyuasin juga berharap terbangun sinergi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan seluruh elemen organisasi masyarakat dalam menjaga stabilitas, ketertiban, serta kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Banyuasin.