Ketua DPRD Banyuasin Pimpin Sidak ke PT TBA, Tindaklanjuti Laporan Penyerobotan Lahan Warga

Januari 20, 2026

Read Time:1 Minute, 14 Second

BANYUASIN, SUMSELKU.COM – DPRD Banyuasin bersama tim gabungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT TBA pada Senin, 19 Januari 2025. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, terkait dugaan penyerobotan lahan milik warga oleh perusahaan tersebut.

Dalam sidak tersebut, rombongan DPRD Banyuasin harus berjibaku dengan medan yang cukup berat. Bahkan, kendaraan yang digunakan sempat terjebak lumpur sehingga membuat rombongan berkeringat saat menuju lokasi yang dilaporkan warga.

Saat berada di lokasi, pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan atas lahan yang digunakan. Pihak pemilik lahan berdalih bahwa lahan tersebut merupakan milik masyarakat, bukan milik perusahaan.

Ketua DPRD Banyuasin, Abdul Rais, menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil pemilik lahan untuk meminta klarifikasi sekaligus mempertanyakan kelengkapan perizinan usaha perusahaan tersebut. Menurutnya, aktivitas usaha sudah berjalan, namun diduga belum mengantongi izin yang semestinya.

“Usahanya sudah berjalan, tetapi belum mengantongi izin. Ini tentu menjadi perhatian serius DPRD,” tegas Abdul Rais.

Lebih lanjut, DPRD Banyuasin akan membahas persoalan ini melalui pembentukan panitia khusus (pansus). Pansus tersebut nantinya akan melakukan pendalaman dan memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran perizinan maupun penyerobotan lahan masyarakat.

Sidak ini turut diikuti oleh anggota DPRD Banyuasin, yakni Suis Tiqlal Efendi, Zulfahmi, M. Ari Hegar, dan Ledy Risdianto. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perkebunan, Disnakertrans Banyuasin, Camat Talang Kelapa, serta unsur terkait lainnya.

DPRD Banyuasin menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat serta memastikan setiap kegiatan usaha di wilayah Banyuasin berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.