BANYUASIN BANGKIT

Perkuat Keamanan Digital, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim Teken Kerja Sama Sertifikat Elektronik dengan BSSN

Sumselku
Read Time:1 Minute, 30 Second

BANYUASIN, SUMSELKU.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Senin.

Dalam kegiatan tersebut, Sekda Banyuasin didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin, Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M., bersama jajaran Bidang Persandian.

Kerja sama ini merupakan bagian dari perpanjangan pemanfaatan sertifikat elektronik untuk mendukung keamanan dan keandalan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Melalui kerja sama tersebut, penggunaan sertifikat elektronik diharapkan dapat memperkuat keautentikan identitas penandatangan, menjaga keutuhan dokumen digital, serta meningkatkan kepercayaan terhadap berbagai layanan elektronik yang digunakan dalam proses administrasi pemerintahan.

Sertifikat elektronik menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pemanfaatannya dapat membantu memastikan bahwa dokumen elektronik dapat diverifikasi keasliannya dan perubahan terhadap dokumen dapat diketahui sesuai mekanisme pengamanan yang digunakan.

Selain itu, penguatan sistem keamanan digital juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses kerja, dan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif.

Dengan adanya perpanjangan kerja sama bersama BSrE BSSN, Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi secara aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga yang berwenang dalam bidang keamanan siber dan persandian untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan digital.

Ke depan, pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemkab Banyuasin diharapkan semakin optimal dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, transparan, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

About Post Author

Sumselku

admin@sumselku.com
https://sumselku.com
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemkab Banyuasin, Fokus Kemiskinan hingga Program Sekolah Rakyat PANGKALAN BALAI – Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima kunjungan Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), Senin (28/9/2026). Kedatangan tim tersebut diterima Inspektur Kabupaten Banyuasin, Drs. H. Alamsyah Rianda, M.H., bersama jajaran terkait. Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan diwakili Pengawas Pemerintahan Ahli Utama, Bambang Wirawan, S.E., M.M., Ak., CA., CGCAE. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyiapkan dan menyampaikan data serta dokumen yang diperlukan. Inspektur Kabupaten Banyuasin, Alamsyah Rianda, menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung proses pemeriksaan dengan memenuhi kebutuhan data, mulai dari informasi umum hingga berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, koordinasi ant perangkat daerah menjadi hal penting agar seluruh data yang dibutuhkan dapat disampaikan secara terarah dan sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan kali ini juga menitikberatkan pada sejumlah program strategis nasional, khususnya optimalisasi penanggulangan kemiskinan, program Sekolah Rakyat, serta pembangunan tiga juta rumah. Ketiga program tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pendidikan, dan menyediakan hunian yang layak. Pengusulan Sekolah Rakyat Banyuasin Terus Dilanjutkan Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut adalah program Sekolah Rakyat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menyiapkan lahan sebagai salah satu persyaratan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun, berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, lahan yang diusulkan belum diterima. Pemkab Banyuasin pun kembali mengajukan usulan dengan harapan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hingga saat ini, pengusulan lahan untuk program Sekolah Rakyat tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan akses pendidikan. Karena itu, kesiapan lahan dan pemenuhan persyaratan menjadi bagian penting dalam proses pengusulan agar program tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan. Libatkan 13 OPD, Pemeriksaan Dilakukan Terkoordinasi Pengawas Pemerintahan Ahli Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Wirawan, menjelaskan bahwa sebanyak 13 organisasi perangkat daerah diundang untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan GWPP di Kabupaten Banyuasin. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan melalui pembagian tugas serta pengumpulan data secara terkoordinasi sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Materi pemeriksaan tematik meliputi optimalisasi pengentasan kemiskinan, pelaksanaan program Sekolah Rakyat, dan pembangunan tiga juta rumah. Keterlibatan lintas OPD diharapkan dapat membantu memastikan tersedianya informasi yang dibutuhkan untuk menilai pelaksanaan program dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan program strategis nasional agar berjalan sesuai sasaran. Pemkab Banyuasin menyatakan kesiapan untuk mendukung proses pemeriksaan melalui penyediaan data dan informasi yang diperlukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Related Post

Recent Post

Top Category