KONI Banyuasin Jangan Terjebak Konflik Internal

Read Time:2 Minute, 25 Second

SUMSELKU.COM – Gejolak yang terjadi di tubuh KONI Banyuasin belakangan ini cukup memprihatinkan. Sebagai pemerhati olahraga, penulis merasa sangat menyayangkan munculnya polemik internal hingga berujung pada pemecatan beberapa pengurus KONI Banyuasin. Padahal, kepengurusan yang masih relatif baru ini sebelumnya sempat menghadirkan harapan besar bagi kebangkitan prestasi olahraga Banyuasin di masa mendatang.

Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni melihat olahraga Banyuasin kembali berjaya seperti masa-masa sebelumnya. Dulu, Banyuasin dikenal sebagai salah satu kekuatan olahraga di Sumatera Selatan. Pada ajang Porprov Sumsel, Banyuasin hampir selalu berada di posisi tiga atau empat besar dan menjadi daerah yang cukup disegani oleh kabupaten maupun kota lain, termasuk Palembang dan Musi Banyuasin.

Namun kenyataan pada Porprov Sumsel XV Tahun 2025 di Musi Banyuasin lalu belum menunjukkan hasil yang signifikan. Banyuasin masih berada di papan bawah dan belum mampu mengembalikan kejayaan olahraga seperti yang diharapkan masyarakat. Seharusnya, pasca Porprov menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap cabang olahraga unggulan maupun cabor yang gagal memenuhi target perolehan medali.

Yang mestinya dilakukan adalah memperkuat pembinaan atlet, menyiapkan program jangka panjang, serta fokus menghadapi agenda olahraga berikutnya, baik Kejurda maupun persiapan menuju Porprov Sumsel XVI di Lubuk Linggau. Akan tetapi, yang justru muncul ke permukaan adalah konflik internal dan pemecatan pengurus.

Penulis menilai, persoalan seperti ini semestinya dapat diselesaikan secara musyawarah di internal organisasi. KONI bukan perusahaan pribadi, melainkan organisasi besar yang menaungi seluruh cabang olahraga di Banyuasin. Karena itu, setiap persoalan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi, bukan keputusan sepihak yang berpotensi memunculkan polemik baru.

Pemecatan beberapa pengurus tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat olahraga. Apalagi jika dilakukan tanpa komunikasi yang baik dan tanpa penyelesaian melalui forum resmi organisasi. Kondisi seperti ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari sebagian cabang olahraga terhadap kepemimpinan KONI Banyuasin.

Dalam organisasi sebesar KONI, setiap keputusan penting harus mengacu pada AD/ART organisasi. Proses pemberhentian pengurus tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa tahapan yang jelas. Setidaknya harus ada teguran, surat peringatan, hingga pembahasan melalui rapat pleno sebelum keputusan diambil. Mereka yang diberhentikan juga memiliki hak untuk memberikan pembelaan atau klarifikasi.

Bila mekanisme organisasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka keputusan tersebut dapat menimbulkan persoalan baru, bahkan dianggap cacat secara organisasi maupun hukum.

Penulis sendiri pernah menjadi bagian dari kepengurusan KONI Banyuasin di era Sofran Nurozi dan Hazairin Zabidi. Pada masa itu, perbedaan pendapat maupun persoalan internal tentu pernah terjadi. Namun semuanya diselesaikan melalui musyawarah dan rapat internal, bukan melalui pemecatan terbuka yang berpotensi memperkeruh suasana organisasi.

Karena itu, penulis berharap seluruh pihak di KONI Banyuasin dapat kembali menempatkan kepentingan olahraga daerah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Energi organisasi seharusnya difokuskan untuk membina atlet, memperbaiki prestasi, dan mengembalikan marwah olahraga Banyuasin, bukan habis dalam konflik internal yang berkepanjangan.

Pada akhirnya, pemecatan belum tentu menjadi solusi menyelesaikan masalah. Bisa jadi justru membuka persoalan baru yang lebih besar di kemudian hari. Yang dibutuhkan KONI Banyuasin hari ini bukan perpecahan, melainkan persatuan, komunikasi, dan semangat bersama untuk membangkitkan kembali kejayaan olahraga Banyuasin. (SYAIFUL ROSYAD)